Jumat, 15 November 2013

Hipotesis Masalah Hubungan Industrial



Perumusan   Masalah
Bertitik tolak pada latar belakang masalah dan observasi pendahuluan yang telah dilakukan pada penulisan sebelumnya yaitu mengenai hubungan industria antara buruh dengan pengusaha, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :
a.       Apakah kesejahteraan buruh masih kurang layak?
b.      Apakah kinerja buruh sudah memenuhi target atau harapan perusahaan?
c.       Apakah ada pengaruh antara peningkatan upah buruh terhadap kinerja pada perusahaan?

Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu fenomena dan atau pertanyaan penelitian yang dirumuskan setelah mengkaji suatu teori. Oleh sebab itu, rumusan hipotesis harus dalam bentuk pernyataan ilmiah atau proposisi, yaitu mengandung dua variabel atau lebih. Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Ha : (jika ro > rt), maka terdapat hubungan yang positif antara peningkatkan upah buruh dengan kinerja untuk perusahaan.
2. Ho : jika (ro < rt), maka tidak terdapat hubungan yang positif antara peningkatkan upah buruh dengan kinerja untuk perusahaan.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sekelompok orang, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan komperatif, dimana penyajian hasil penelitiannya berupa perbandingan antara dua pilihan keputusan dan dari hasil tersebut dapat dilihat mana yang merupakan keputusan terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Adapun data yang disajikan adalah tentang masalah hubungan industrial antara buruh dengan pengusaha. Tuntutan buruh mengenai peningkatan upah sudah terjadi berulang kali terutama dalam tahun ini. Kaum buruh menilai bahwa meningkatnya inflasi menyebabkan kesejahteraan mereka berkurang sehingga perlu adanya penyeimbangan antara gaji dan pengeluaran untuk kebutuhan hidup.

Kamis, 17 Oktober 2013

Mata Kuliah Metode Penelitian



HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kita mungkin sudah sering melihat atau mendengar  perselisihan antara buruh dengan pengusaha yang ditandai dengan adanya aksi demo maupun mogok kerja.  Masalah tersebut sebenarnya sudah sering terjadi dan mungkin sudah dianggap biasa didalam suatu hubungan antara dua pihak. Namun setidaknya untuk dua tahun belakangan ini masalah tersebut semakin memanas seiring dengan pemberitaan di  sejumlah media masa yang terus dibahas sebagai topik utama. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya apa yang sebenarnya kedua pihak tersebut perselisihkan? Kenapa masalah tersebut bisa menimbulkan aksi-aksi anarkis yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar seperti demo yang dilakukan dengan cara menutup akses jalan umum atau pembakaran di tempat umum? Dan seberapa pentingnya peranan pemerintah dalam mengatasi hal ini?
Munculnya konflik buruh dan pengusaha atau populer dengan konflik industrial selalu terkait dengan tiga komponen besar industri, yaitu negara, modal dan massa buruh. Ketiganya sering disebut sebagai segitiga industri yang berarti suatu pola hubungan antara tiga kekuatan utama, baik langsung atau tidak, terlibat dalam proses produksi. Kekuatan itu adalah pengusaha, buruh dan negara (state apparatus).
Konflik antara buruh dan pengusaha khususnya di Indonesia tercatat terjadi sejak jaman kolonial. Selanjutnya setelah pergantian kekuasaan dari kolonial kepada pihak nasional ternyata tidak secara signifikan mengubah relasi yang ada, dan sebagai akibatnya buruh berada pada posisi yang sama. Pada awal pembangunan, terdapat suatu hubungan yang harmonis antara negara dan modal melalui birokratisasi dan korporatisasi. Saat itu, negara secara sistematik merancang dan mengembangkan untuk berperan mendukung kepentingan kapital untuk tumbuh cepat dan aman. Sementara itu, hubungan harmonis modal dan negara dapat dilihat sebagai suatu proses yang memungkinkan kekuatan modal untuk menguasai sumberdaya produktif secara legal, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.
Selama dua dasawarsa hubungan harmonis antara negara dan modal, berhadapan dengan buruh telah meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan dalam akumulasi modal. Akan tetapi hubungan harmonis tersebut berlangsung bukan tanpa syarat. Syarat inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk kepentingan negara yaitu berupa sejumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan pengusaha untuk memperlancar dan mengamankan jalannya roda produksi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengusaha mulai mempertanyakan intervensi pemerintah dalam kegiatan produksi, sebab biaya yang dikeluarkan untuk menjalin hubungan yang harmoni tersebut semakin mahal. Hal ini berimbas pada buruh yang notabene merupakan titik tersempit dalam segitiga industri tersebut. Itulah sebab kehidupan buruh tidak sejalan dengan laju produksi pabrik. Prestasi produksi, kerja keras dan sejumlah pengorbanan buruh tidak pernah membawa perbaikan kualitas kehidupan mereka. Bahkan tuntutan perbaikan hidup buruh pun tidak pernah dikabulkan tanpa melalui aksi yang dilakukan buruh secara bersama-sama (kolektif). Imbasnya, konflik pun tidak pernah terselesaikan.














Penyusun:
Tajalina Hakki (37411016-3ID06)

Kamis, 23 Mei 2013

Makalah Tentang Hukum Industri

MAKALAH HUKUM INDUSTRI
(HAK PATEN)
 

Disusun Oleh:
            Nama/NPM                             :  Tajalina Hakiki     /37411016
                        Dosen                                      :  Ardhy Lazuardi
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS GUNADARMA
BEKASI
2013
 
 
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam penyusunan makalah hukum industri yaitu “Hak Paten”. Penyusun menyadari bahwa tanpa penyertaan-Nya, makalah ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
Makalah Hukum Industri ini ditulis untuk disusun sebagai syarat dalam mengikuti mata kuliah softskill. Makalah Hukum Industri ini tidak hanya sebuah syarat semata, melainkan dapat memberi banyak manfaat bagi pennyusun dan pembaca. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan dukungan dalam penyusunan Makalah Hukum Industri, antara lain: 
1.      Ibu Dr. Ir. Rakhma Oktavina, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri.
2.      Bapak  Ardhy Lazuardi selaku dosen mata kuliah Hukum Industri.
3.      Orang tua yang telah mendukung moral dan materi dalam pembuatan Makalah Hukum Industri.
4.      Rekan kelas 2 ID 06 yang turut serta membantu dan mendukung penyusunan Makalah Hukum Industri.
5.      Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Makalah Hukum Industri.
            Makalah Hukum Industri ini membahas mengenai salah satu materi dalam hukum industri yaitu hak paten. Materi pokok yang akan dibahas seputar hak paten yaitu sejarah, definisi, objek hak paten, dan prosedur pendaftaran hak paten.
            Penyusun berharap Makalah Hukum Industri ini dapat memberi banyak manfaat bagi pembaca. Penyusun menyadari bahwa Makalah Hukum Industri ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.
                                                                                                                                                                                                                        Bekasi, Mei 2013
                                                                                          (Penyusun)
 
 
BAB I
PENDAHULUAN
1.1              Latar Belakang
Awal abad 21, telah banyak penemuan-penemuan yang mutakhir. Banyak ilmuwan, sastrawan dan pekerja seni lainnya menemukan atau menciptakan suatu inovasi dalam bidang teknologi maupun bidang disiplin ilmu lainnya. Mengingat akan pentingnya hasil dari inovasi yang diperoleh melalui tenaga, pikiran, waktu dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk sebuah penemuan atau perkembangan teknologi melalui inovasi, maka diperlukan perlindungan atas hak dari kekayaan intelektual yang disebut Paten.
Paten yang dapat dilakukan oleh para masyarakat atau pihak-pihak yang akan mempatenkan hasil penemuan atau inovasinya sebagai hak dari mereka sendiri. Pengetahuan mengenai hak paten ini sangat penting guna melindungi dan menjaga hasil karya mereka. Pengetahuan mengenai hak paten penting tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga pengusaha, ilmuwan, dan pekerja seni.
Menyadari pentingnya pengetahuan hak paten ini, maka disusunlah makalah mengenai hak paten agar mampu memberikan penjelasan dan menambah wawasan kita semua.
1.2              Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan dari penulisan makalah ini memiliki beberapa tujuan. Tidak hanya sebagai syarat sebagai mata kuliah softskill, namun memiliki beberapa tujuan. Antara lain adalah sebagai berikut:
1.             Mengetahui pengertian dari hak paten.
2.             Mengetahui sejarah dari hak paten.
3.             Mengetahui Objek hak paten
4.             Mengetahui prosedur pendaftaran hak paten.
1.3              Sasaran Penulisan Makalah
Penulisan makalah ini memiliki beberapa sasaran penting. Sasaran dari penulisan Makalah hukum industri ini antara lain sebagai berikut:
1.                  Meningkatkan pengetahuan masyarakat atau mahasiswa tentang hak paten.
2.                  Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang berbagai objek hak paten.
3.                  Memberikan kajian kepada masyarakat atau masyarakat mengenai prosedur pengajuan hak paten.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1              Sejarah Hak Paten
Pengaturan hak paten di Indonesia sebelum keluarnya UU no. 6/1989 yang telah diperbaharui dengan UU No.13/1997 dan terakhir dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten adalah berdasarkan Octoiwet  1910 hingga keluarnya pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S 5/41/4 tentang pendaftaran sementara oktroi dan pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 J.G. 1/2/17 tentang permohonan sementara oktroi dari luar negeri.
2.2              Definisi Hak Paten
Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat/ penemu (uitvinder) atau menurut hukum pihak yang berhak menerimanya, atas permintaannya yang diajukan kepada pihak yang berkuasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.
Paten dalam Undang-Undang paten No. 14 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:
1.   Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada investor atas “hasil invensinya” dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2.    Invensinya adalah ide inventor yang ditunagkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta menyebutkan kata paten dari bahasa Eropa (Paten/ Ocktroi) yang mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).
Dapat disimpulkan bahwa Paten merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapatkan penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenannya untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.
Hak paten bersifat eksklusif, sebab hanya inventor yang menghasilkan invensi yang dapat diberikan hak, namun, ia dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksakannya, misalnya melalui lisensi.
2.3              Objek Hak Paten
Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi atau juga disebut dengan invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat digunakan dalam bidang perindustrian. Dalam bukunya “Aneka Hak Milik Perindustrian”, R.M Suryodiningrat menuliskan: Sebagaimana berdasarkan UU Merek 1961 Pasal 4 Ayat 2 b ada klasifikasi barang-barang untuk mana merek dipergunakan, maka demi kepentingan pendaftaran paten juga diadakan Persetujuan Internasional Kalsifikasi Subjek (dalam kerangka hukum ini adalah objek, dari penulis) untuk paten di Strasbuorg tanggal 24 Maret 1971 (Strasbourg Agreement). Menurut persetujuan Strasbourg itu objek tersebut dibagi dalam 8 seksi, dan 7 seksi diantaranya masih terbagi dalam subseksi sebagai berikut:
Seksi A            Kebutuhan Manusia (human necessities)
Agraria (agriculture)
Bahan-bahan makanan dan tembakau (foodstuffs and tabaco)
Barang-barang perseorangan dan rumah tangga (personal and domestic articles)
Kesehatan dan hiburan (health and amusement)
Seksi B            Melaksanakan karya (performing operations)
Memisahkan dan mencampurkan (separating and mixing)
Pembentukan (shaping)
Pencetakan (printing)
Pengangkutan (transporting)
Seksi C            Kimia dan perlogaman (chemistry and metallurgy)
Kimia (chemistry)
Perlogaman (metallurgy)
Seksi D            Pertekstilan dan perkertasan (textiles and paper)
Pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (textiles and flexible materials and other wise provided for)
Perkertasan (paper)
Seksi E            Konstruksi tetap (fixed construction)
Pembangunan gedung (building)
Pertambangan (mining)
Seksi F            Permesinan (mechanical engineering)
Mesin-mesin dan pompa-pompa (engins and pumps)
Pembuatan mesin pada umumnya (engineering in general)
Penerangan dan pemanasan (lighting and beating)
Seksi G            Fisika (phiscs)
Instrumentalia (instruments)
kenukliran (nucleonics)
Seksi H            Perlistrikan (electricity)
Nampak jelas bahwa cakupan paten itu begitu luas, sejalan dengan luasnya cakrawala daya pikir manusia. Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia dapat menjadi objek paten, sepanjang hal itu temuan dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya.
2.4              Prosedur Pengajuan Hak Paten
Masalah paten, ada ketentuan bahwa pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Itu artinya, ia mesti memproduksi patennya di Indonesia, mulai dari investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga masalah transfer teknologi. Untuk prosedur paten di dalam negeri disebutkan, bahwa :
1.      Pemohon paten harus memenuhi segala persyaratan.
2.      Dirjen HAKI akan mengumumkannya 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten.
3.      Pengumuman berlangsung selama 6 (enam) bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari masyarakat.
4.      Jika tahap pengumuman ini terlewati dan permohonan paten diterima, maka pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak terjadi filling date.
Adapun prosedur pendaftaran yang diberlakukan oleh Dirjen HAKI adalah sebagai berikut :
1.      Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4 (empat).
2.      Dalam proses pendaftaran paten ini, pemohon juga wajib melampirkan hal-hal sebagai berikut :
v  Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
v  Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
v  Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar (apabila ada) masing-masing rangkap 3 (tiga);
v  Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) (apabila diajukan dengan Hak Prioritas);
v  Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat dalam rangkap 2 (dua);
v  Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
v  Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
v  Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 (sepuluh) klaim: Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per klaim.
3.      Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud diatas ditentukan sebagai berikut :
Ø  Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
Ø  Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas : dari pinggir atas 2 cm, dari pinggir bawah 2 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 2cm;
Ø  Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
Ø  Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas;
Ø  Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim;
Ø  Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
Ø  Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;
Ø  Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut : dari pinggir atas 2,5 cm, dari pinggir bawah 1 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 1 cm;
Ø  Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
Ø  Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten antara satu dengan lainnya.
4. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Dan berdasarkan penjelasan diatas, setelah terdaftarnya hak paten atas nama inventornya, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang paten, dan hak eksklusif yang akan diperoleh pemegang paten adalah hak untuk melaksanakan sendiri hak paten yang dimilikinya, memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain dan hak untuk melarang orang lain untuk melaksanakan patennya tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten.
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1                          Kesimpulan
Makalah hukum industri mengenai hak paten mempunyai beberapa kesimpulan. Kesimpulan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:
  1. Pengertian dari hak paten yaitu merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapatkan penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenannya untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.
  2. Sejarah dari hak paten yaitu dimulai tahun 1989 hingga UU terakhir yaitu UU No.14 tahun 2001.
  3. Objek hak paten, meliputi kebutuhan manusia, melaksanakan karya, kimia dan perlogaman, pertekstilan dan perkertasan, konstruksi tetap, permesinan, fisika, dan perlistrikan.
  4. Prosedur pendaftaran hak paten dapat dilakukan sesuai prosedur dirjen HAKI.
3.2                          Saran
Saran yang diberikan penyusun adalah untuk memahami setiap prosedur dari pematenan suatu karya. Memetenkan suatu karya sangat penting guna melindungi dari plagiatisme. Mengenai biaya atau materi yang dikeluarkan dalam mematenkan suatu karya yang mampu bermanfaat bagi semua pihak terutama publik.
SUMBER REFERENSI:
Saidin, H. OK. S.H., M. Hum, Aspek Hukum Hek Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRights), Edisi Revisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Sumber Referensi Undang-Undang Hak Paten:
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2006/08/25/paten-ok.pdf